PT Freeport Indonesia

Komitmen dan Prakarsa Hak-hak Asasi Manusia

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) dan PTFI telah bertekad bulat secara tegas dan jelas terhadap hak asasi manusia (HAM). Komitmen tersebut dituangkan dalam Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia, yang secara resmi diterapkan oleh Dewan Direksi Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. maupun Dewan Komisaris PTFI untuk melaksanakan operasi perusahaan sesuai dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, untuk mendidik karyawan kami tentang hak asasi manusia, dan melindungi setiap karyawan yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Kebijakan tersebut terlampir dalam laporan ini. Setiap tahun, kami mewajibkan setiap karyawan untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan tidak pernah terlibat maupun mengetahui adanya pelanggaran HAM. Jika dilaporkan adanya suatu pelanggaran HAM, informasi mengenai pelanggaran tersebut akan disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Perusahaan kontraktor dan mitra yang menyediakan jasa bagi PTFI juga diwajibkan menaati kebijakan tersebut atau menyelenggarakan kebijakan serupa.

Kami pun telah bergabung dengan beberapa perusahaan tambang minyak dan gas serta berbagai lembaga HAM dalam mendukung "Asas-asas Sukarela tentang Hak Asasi Manusia dan Keamanan" yang diprakarsai bersama oleh Departemen Luar Negeri AS dan Inggris. Asas-asas tersebut terlampir bersama laporan ini. Dua kali setiap tahun, para peserta program sukarela tersebut mengadakan pertemuan untuk mengkaji kembali pelaksanaan asas-asas tersebut serta mencari cara-cara yang lebih baik untuk menjamin keamanan bagi kegiatan industri ekstraktif di seluruh dunia, sekaligus memberikan perlindungan bagi karyawan dan investasinya, seraya memastikan agar hak asasi manusia dipatuhi semaksimal mungkin. Para wakil dari FCX hadir secara rutin pada pertemuan tersebut.

Pemantauan terhadap pengembangan dan pelaksanaan kebijakan kami terhadap HAM dilakukan oleh seorang pakar yang diakui dunia, yakni Hakim Gabrielle Kirk McDonald. Hakim McDonald pernah menjadi pengacara ternama untuk kasus hak-hak sipil serta pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Kejahatan Internasional untuk negara bekas Yugoslavia. Kini beliau duduk sebagai Penasehat Khusus HAM bagi ketua dewan FCX. Hakim McDonald memberi laporan secara berkala kepada Dewan Direktur FCX mengenai permasalahan dan perkembangan di bidang HAM.

Pada tahun 2005, PTFI memiliki posisi baru yaitu Pejabat Senior Kepatuhan HAM dan menugaskan seorang tokoh Papua, Jansen Joku, untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam menjalankan peran penting tersebut, Bapak Joku bertanggung jawab atas penerapan Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan dan HAM, dan untuk mendidik karyawan serta mitra kontraktor kami di bidang tanggung jawab sosial dan HAM. Selama tahun 2005, kami telah menyelenggarakan pelatihan tentang Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan dan HAM bagi 1.000 karyawan, selain perluasan program pendidikan yang tengah berlangsung di tahun 2006. Selanjutnya, kami secara berkala menyiarkan sebuah kampanye melalui jaringan sirkuit televisi tertutup yang menjelaskan tentang kebijakan tersebut dan penerapannya di dalam organisasi kami. Untuk tahun 2005, proses Sertifikasi Kepatuhan dari Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan dan HAM tahunan telah selesai dengan 100 persen responden menyatakan kepatuhannya.

Tokoh HAM setempat Yosepha Alomang (kedua dari kiri) mengunjungi pusat reklamasi lingkungan hidup PT Freeport Indonesia didampingi anggota Satuan Tugas Pertanian PT Freeport Indonesia Muhamad Nasir dalam rangka program dialog perusahaan bersama masyarakat setempat dan tokoh masyarakat.