Sesuai dengan Kontrak Karya kami; tanggung jawab kami selaku warga korporasi; Prinsip Sukarela tentang Hak Asasi Manusia dan Keamanan; maupun kewajiban perusahaan untuk melindungi karyawan serta harta benda kami, PTFI telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan tenteram. Sebagai bagian dari program keamanannya, perusahaan memiliki departemen keamanan internal sendiri yang berfungsi untuk menjaga sarana perusahaan, memantau pengapalan barang milik perusahaan melalui bandar udara dan terminal, membantu pengaturan lalu lintas dan membantu kegiatan operasi penyelamatan. Karyawan pengamanan sipil PTFI (yang jumlahnya sekitar 700 orang) tidak menyandang senjata dan menjalankan tugas-tugas mereka sejalan dengan peran mereka selaku petugas keamanan internal. Untuk tahun 2005, total biaya untuk departemen keamanan sipil internal tersebut adalah sebesar 13,4 juta dolar AS (11,3 juta dolar AS neto bagi PTFI). Departemen keamanan tersebut telah diberi latihan dalam bidang HAM dan setiap anggotanya diwajibkan membuat pernyataan tentang kepatuhannya pada kebijakan HAM kami.

PTFI, sebagaimana semua usaha dan warga Indonesia, bersandar pada Pemerintah Indonesia untuk memperoleh pengamanan ketertiban umum, penegakan hukum dan perlindungan terhadap personil dan harta benda. Pemerintah telah menetapkan tambang Grasberg sebagai salah satu obyek vital nasional.

Selain keamanan yang disediakan oleh Polri, atribut sebagai obyek vital nasional juga melibatkan peran TNI yang penting untuk memberi perlindungan terhadap wilayah kegiatan perusahaan. Pemerintah bertanggung jawab atas penugasan personil Polri maupun TNI dan untuk menyediakan pembiayaan serta pengarahan bagi kegiatan mereka. Disebabkan keterbatasan sumber daya pemerintah dan lokasi tambang yang terpencil serta keterbelakangan pembangunan di Papua, sejak awal mula berdirinya PTFI, pemerintah mengharapkan perusahaan dapat memberi dukungan logistik dan prasarana serta biaya tambahan untuk mendanai layanan yang diperlukan.

Selain menyediakan prasarana terpisah (seperti perumahan dan perkantoran), dukungan bagi pasukan keamanan pemerintah di Papua antara lain berbentuk bantuan natura serta uang saku untuk meringankan biaya hidup dan tingkat kesulitan dalam penugasan di Papua, yang dengan demikian lebih memastikan terjaganya semangat yang positif dan tersedianya akomodasi dan makanan yang layak, serta tersedianya sumber daya logistik yang diperlukan untuk melakukan patroli dan mengamankan wilayah kegiatan perusahaan.

Pengawasan terhadap setiap permohonan dukungan dirancang sedemikian rupa sehingga dipastikan bahwa hanya permohonan yang layak dan sah yang dikabulkan. Dukungan bagi lembaga keamanan pemerintah yang ditugaskan di wilayah kegiatan perusahaan tersebut merupakan langkah yang arif dan telah dipertimbangkan matang oleh perusahaan guna melindungi tenaga kerja maupun harta bendanya, dan untuk memenuhi harapan pemerintah agar perusahaan-perusahaan bersedia menjalankan usahanya di daerah terpencil di Indonesia. Adapun pemberian dukungan tersebut sejalan dengan kewajiban perusahaan di dalam Kontrak Karya, dengan falsafah kami sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab, Prinsip-prinsip Sukarela tentang Hak Asasi Manusia dan Keamanan yang dicanangkan bersama oleh Departemen Luar Negeri AS dan Departemen Luar Negeri Inggris, dan sesuai dengan komitmen kami untuk melakukan praktik-praktik yang mengedepankan HAM. Perusahaan secara berkala meninjau ulang praktik pemberian dukungan tersebut guna memastikan bahwa hal tersebut sudah tepat, sah dan terkendali dengan baik. Saat ini, perusahaan tengah meninjau ulang pemberian dukungan tersebut, seraya menanggapi pertanyaan yang dilontarkan beberapa instansi pemerintah perihal dukungan keamanan yang diberikan selama 2001-2005. Perusahaan tengah melakukan kerja sama dengan semua instansi berwenang dalam proses ini.